Tahun 2024 menjadi tahun yang penting dan bersejarah. Karena di tahun tersebut akan dihelat pemilihan umum yang menentukan siapa nantinya yang menjadi orang nomor satu di Indonesia, negara kepulauan dengan berbagai kekayaan alam yang melimpah.
Partai-partai besar yang lolos verifikasi mulai menata langkah kemana arah koalisi ditentukan. Ini mengandaikan adanya mesin-mesin partai yang akan bekerja dengan sedemikian kerasnya hingga berhasil mendapatkan prosentase suara yang ditargetkan dari para pemilih.
Di sisi lain, komponen penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU juga mulai dibentuk dari tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten dan kecamatan.
Hal ini menandakan, negara hadir dalam menyiapkan segala infrastruktur pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan demokratisasi di Indonesia.
Pihak lain yang tak kalah penting partisipasinya adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat menempati posisi sebagai pemilih, yang memiliki hak suara menentukan siapa presidennya kelak. Selain memilih, peran penting lain masyarakat salah ikut mengawasi berjalannya proses pemilihan umum ini. Bagaiman agar proses yang berlangsung nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Tanpa menyisakan polarisasi di tengah tengah masyarakat Indonesia yang memang sudah majemuk sedari awal.
Untuk itulah, kesadaran politik harus dipupuk kepada segenap masyarakat Indonesia. Bahwa menetapkan pilihan atas pasangan calon dengan memilih presiden dan wakil presiden sebagai calon pemimpinnya adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan, meskipun tidak ada sangsi hukum yang mengikat. Jika kesadaran telah terpupuk, maka tidak ada lagi namanya golongan putih, yang ada adalah partisipasi aktif dalam proses pemilihan dengan tetap menjaga kondusifitas warga dan menghindari perpecahan. Jika itu terjadi, maka kedewasaan politik masyarakat sudah mencapai titik yang diharapkan, yaitu terbentuknya masyarakat yang benar-benar demokratis.
Peran yang lain adalah ikut dalam mengawasi berjalannya pemilu. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang terkait seperti bawaslu atau kepolisian jika ada pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh peserta pemilu, maupun mewaspadai adanya pihak-pihak yang Dengan sengaja membuat keributan. Dengan demikian, masyarakat telah berperan membantu Bawaslu maupun KPU dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.
Hal yang perlu dipahami adalah, masyarakat sebagai pemilih juga memiliki tanggung jawab kolektif dalam mensukseskan jalannya pemilihan umum sebagai bukti bahwa kita telah peduli pada proses demokratisasi di Indonesia. Sekaligus menjadikan kita sebagai warga negara yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi sebagai sistem politik di tanah air.
Wallahu A'lam Bisshowab
Kontributor : Muhammd Rouf, M.Pd.I.
Editor : Moh. Shohibul Burhan Qidmaya
0 Komentar